Kastara.ID, Jakarta – Usulan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menjadikan halaman dan gedung MPR/DPR/DPD RI sebagai rumah sakit darurat bila semua rumah sakit sudah penuh, tentu layak diapresiasi.
“Itu artinya, Benny K Harman dan Partai Demokrat masih eling bahwa mereka berasal dari rakyat. Mereka duduk di DPR karena dipilih rakyat,” ungkap M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Politik Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta, kepada Kastara.ID, Ahad (11/7).
Menurut Jamil, Fraksi Partai Demokrat tampaknya menyadari betul bahwa gedung yang gagah dan nyaman itu bukan miliknya. Gedung DPR/MPR/DPD RI itu sejatinya milik rakyat. Bahkan, bila rakyat dalam keadaaan darurat membutuhkan halaman dan gedung tersebut, maka seharusnya anggota DPR secara ikhlas dan terbuka memberikannya.
“Sudah seharusnya semua anggota DPR RI punya inisiatif dan berempati menawarkan halaman dan gedungnya untuk digunakan bila melihat rakyatnya membutuhkannya. Tak selayaknya rakyat yang harus meminta-mintanya, karena hakekatnya halaman dan gedung DPR/MPR itu milik rakyat, yang sering disebut sebagai rumah rakyat,” tandas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Karena itu, bila ada anggota DPR RI yang tidak mengaminkan usulan Benny K Harman tersebut, ada indikasi yang bersangkutan sudah lupa asal usulnya. “Anggota DPR RI semacam ini sebaiknya dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia untuk tidak dipilih lagi pada pileg 2024,” timpalnya..
Penulis buku Tipologi Pesan Persuasif ini juga melihat bahwa fraksi di DPR yang merespons setengah hati, sebaiknya dicatat dan diingat untuk diabaikan saja pada pileg 2024. Fraksi seperti ini perlu diberi sanksi sosial dan politik, agar mereka sadar asal usulnya.
“Sudah saatnya rakyat menyatakan sikap tidak terhadap anggota DPR dan partai politik yang tidak pro rakyat. Mereka ini hanya memanfaatkan rakyat saat butuh suara pada setiap pileg dan pilpres,” pungkasnya. (dwi)