Kastara.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas meminta agar tidak ada yang menghubungkan kasus kematian pria kulit hitam asal Minneapolis, Amerika Serikat, George Floyd ke isu Papua terkait rasisme.
“Saya berharap kasus rasisme di Surabaya tidak dihubungkan dengan kasus yang menimpa George Floyd di USA, karena konteksnya berbeda dari aspek kepentingan politik, sosial budaya dan ekonomi di negara maju seperti USA dibandingkan dengan Indonesia yang sedang membangun bangsa kita bersama dari Sabang sampai Merauke,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Konteks isu rasisme secara global atas kematian George Floyd tentunya mengingatkan pada masalah rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
Namun menurut dia, berbagai langkah penyelesaian masalah rasisme tersebut secara strategis sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Tentunya disadari memang pasti banyak masyarakat Papua, terlebih khususnya para mahasiswa yang belum merasa puas dengan langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan terhadap pelaku rasialis.
Namun, kata dia, masih ada langkah hukum lanjutan jika kita anggap putusan tersebut belum memuaskan. Dilanjutkan ke tahapan selanjutnya atas dasar putusan pengadilan sehingga benar-benar mendapatkan putusan hukum yang memuaskan masyarakat Papua.
Ia mengakui masih ada oknum-oknum yang bertindak atas perilakunya sendiri. Kendati demikian, semua harus yakin bahwa Indonesia adalah Negara yang didirikan atas landasan yang baik untuk melindungi seluruh suku Bangsa dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah.
“Tujuan Itu, kita dilengkapi dengan instrumen Negara yang disebut Bhineka Tunggal Ika, artinya Negara menghargai kesamaan hak masyarakat Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.
Menurut dia, hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai keberpihakan Pemerintah Pusat melalui kebijakan otonomi khusus dan kaderisasi Orang Asli Papua (OAP) pada beberapa jabatan strategis, baik struktural, maupun non struktural seperti di TNI/Polri yang sudah mulai muncul beberapa Jenderal OAP.
Untuk itu, ia mengajak agar seluruh masyarakat Papua seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan Papua, LSM dan mahasiswa/i Papua serta simpatisan untuk selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan Papua.
Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan aksi provokatif di masyarakat yang mengakibatkan kerugian bagi kita sendiri.
“Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk aktif berkomunikasi lewat para pemimpin Papua termasuk saya sendiri sebagai legislator asal Papua untuk kita duduk bersama memikirkan konsep terbaik membangun Papua ke depan,” ujar dia.
Ini juga bertujuan untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif yang dikaitkan dengan isu Papua Merdeka. Sebab hal ini akan semakin menyudutkan kita dalam bingkai NKRI dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
Sebagai anggota DPR RI utusan Papua, Mandenas berharap Pemerintah Pusat bisa terus membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat Papua, terlebih khusus mahasiswa Papua.
Hal ini bertujuan untuk menghidari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Sebab, Papua merupakan bagian penting dari NKRI yang wajib dijaga bersama. (rso)