Kastara.ID, Jakarta – Sebuah video yang memperlihatkan percakapan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo dengan presenter Najwa Shihab menjadi viral di media sosial (medsos). Pasalnya dalam video tersebut Agus menyatakan TNI bukan milik rakyat, melainkan presiden.
Dalam video berdurasi 2.20 menit yang diunggah pada Ahad (10/10) di akun twitter @FKadrun itu, Agus menjelaskan sejarah berdirinya TNI. Agus menuturkan, awalnya TNI lahir dari dari bangsa yang berjuang. Saat itu TNI berjuang bersama rakyat karena masih belum punya negara.
Agus menjelaskan, perjuangan meraih kemerdekaan adalah perjuangan politik. Saat itu rakyat tergabung dalam berbagai laskar, seperti Hizbullah, Nasionalis yang pada akhirnya bersatu menjadi TNI. Itulah sebabnya Agus menyatakan sejak dari awal TNI memang harus berdamai dengan politik.
Mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI ini menambahkan, saat perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Hal itu merupakan prinsip perang gerilya. Tentara menyatu dengan rakyat, seperti ikan dan air.
Namun kondisi saat ini berbeda lantaran tidak lagi dalam kondisi perang. Saat damai, tentara tidak lagi menyatu dengan rakyat. Agus justru menyebut, TNI saat ini adalah milik presiden atau mereka yang memenangkan pilkada. Sehingga menurut mantan Kasdam Jaya ini, narasi yang menyatakan TNI bersatu dengan rakyat tidak tepat.
Agus mengungkapkan, rakyat adalah kepunyaan presiden. Terlebih jika dilihat aslinya, doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Markas Besar (Mabes) atau institusi.
Sebenarnya percakapan Agus dan Najwa itu terjadi pada Kamis (7/10). Saat itu Agus hadir sebagai narasumber dalam talkshow Nata Najwa di Trans7. Turut pula sebagai pembicara Brigjen Junior Tumilaar. Mantan Inspektur Kodam (Irdam) XIII Merdeka itu baru dicopot dari jabatannya lantaran membela seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Agus melanjutkan, keputusan Junior membela rakyat sipil yang terlibat sengketa tanah dengan korporasi adalah salah. Pasalnya tentara itu tidak punya kewenangan menjangkau sumber daya manusia sipil di masa damai. Agus menyebut Brigjen Junior telah salah pengertian. Bisa jadi karena pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada Junior.
Agus juga mengkritik Babinsa yang ikut mengurusi dan membantu rakyat kecil yang terlibat kasus sengketa lahan dengan korporasi. Menurutnya, Babinsa tidak berwenang mengurusi masalah warga sipil. (ant)