Pras mengatakan, harus ada pemikiran sejak sekarang menyikapi Jakarta yang nantinya tidak lagi berstatus Ibukota Negara.
“Penggunaan anggaran perlu ada fokus menyesuaikan situasi dan kondisi,” ujarnya, di sela monitoring Rapat Komisi yang membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat (11/10).
Pras meminta, dalam hal Penyertaan Modal Daerah (PMD) juga harus dapat segera digunakan atau diserap oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“PMD ini berdasarkan pengajuan dari BUMD. Begitu sudah dapat, seharusnya bisa segera digunakan sesuai perencanaan yang sudah disusun,” terangnya.
Menurutnya, pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah, termasuk yang berada di sektor informal juga harus mendapatkan perhatian.
“Pedagang Kaki Lima atau PKL perlu mendapatkan perhatian, jangan sekadar ditertibkan. Tapi, disediakan juga tempat berjualan yang baik seperti difasilitasi di Lokbin. Mereka ini punya kebutuhan menafkahi keluarganya,” ungkapnya.
Pras menuturkan, pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga juga harus menjadi prioritas. Termasuk bagi warga di Kepulauan Seribu.
“Saat ini memang musim kemarau dan ada krisis air bersih. Secara bertahap PAM Jaya harus mampu memenuhi cakupan layanan 100 persen. Bersamaan dengan itu, penggunaan air tanah juga harus bisa diminimalisir,” bebernya.
Ia menambahkan, pembangunan sarana transportasi publik juga harus menjadi prioritas, baik LRT, MRT, dan Transjakarta.
“Kita sudah lihat MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI itu kan bagus. Nanti fase 2 hingga ke Ancol. Kemudian, nanti ada juga rute Timur-Barat,” tandasnya. (hop)