Kastara.ID, Jakarta – PT Kimia Farma memutus menunda pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong Individual (VGRI). Padahal program yang lebih dikenal dengan sebutan vaksinasi berbayar itu seharusnya mulai dilaksanakan pada Senin 12 Juli 2021. Pihak Kimia Farma berdalih penundaan dilakukan lantaran besarnya animo masyarakat terhadap program tersebut.
Namun langkah menunda belum cukup. Banyak kalangan menilai program vaksinasi berbayar harus dibatalkan. Anggota DPR RI Fadli Zon menyatakan, seharusnya vaksin diberikan kepada rakyat secara gratis. Termasuk yang disediakan dan dikelola PT Kimia Farma. Terlebih perusahaan farmasi tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Melalui cuitan di akun twitternya @fadlizon (12/7), politisi Partai Gerindra ini menyebut sebagai perusahaan milik negara, Kimia Farma membeli vaksin menggunakan uang rakyat. Sudah selayaknya menurut Fadli, vaksin diberikan kepada rakyat secara gratis dan bukan dijual. Itulah sebabnya program vaksinasi berbayar harus dibatalkan .
Anggota DPR asal Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan pendapat serupa. Saleh menilai skema vaksinasi Covid-19 berbayar seharusnya tidak hanya ditunda. Saleh mengatakan rakyat pasti akan lebih mendukung jika kebijakan tersebut dibatalkan.
Saat memberikan keterangan (12/7), Saleh menyebut vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima rakyat daripada vaksinasi berbayar. Saleh sejatinya mengapresiasi langkah pemerintah menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar. Namun ia meminta kebijakan tersebut direvisi dan dikembalikan ke semangat awal, yakni memberikan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti dalam komentarnya (12/7) mengatakan, penundaan vaksinasi berbayar bukan solusi yang tepat. Fatia menyebut kebijakan itu justru menciptakan persepsi buruk bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Fatia menjelaskan, Jokowi pernah menyatakan bahwa vaksinasi akan diberikan secara gratis. Jika nantinya vaksinasi harus bayar, rakyat akan menilai Jokowi telah menjilat ludahnya sendiri.
Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan menyatakan, vaksin Covid-19 semestinya tidak boleh diperjualbelikan. Menurutnya, tindakan memperjualbelikan vaksin telah melanggar hak kesehatan masyarakat, terlebih dilakukan di masa pandemi seperti saat ini.
Amanda mengatakan, World Health Organization (WHO) dan United Nations General Assembly (UNGA) menekankan bahwa vaksin merupakan hak publik yang seharusnya digratiskan karena bertujuan untuk memastikan keselamatan masyarakat. (ant)