Kastara.id, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 tingkat nasional sebesar 70,09 atau mengalami penurunan dibanding IDI 2015 yang sebesar 72,82.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan IDI dipengaruhi tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil 76,45 turun 3,85 poin, hak-hak politik 70,11 turun 0,52 poin, dan lembaga demokrasi 62,05 turun 4,82 poin.
“Jika masih di antara angka 60-80 itu masuk kategori sedang. Meski menurun, capaian indeks tersebut masih menunjukkan bahwa iklim demokrasi di Indonesia berada di tingkat sedang dan relatif kondusif,” kata Suhariyanto, di Jakarta, Kamis (14/9).
Lanjut Suhariyanto, dari indikator kebebasan sipil terdapat dua variabel yang turun yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat menurun 3,86 poin menjadi 82,79 dan kebebasan dari diskriminasi turun 0,17 poin menjadi 87,43.
Sedangkan untuk dua varibel yang membaik adalah kebebasan berpendapat naik 9,96 poin menjadi 72,17 dan kebebasan berkeyakinan naik 1,19 poin menjadi 81,69.
Kemudian untuk indikasi hak-hak politik, membaik pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menjadi 61,24. Untuk satu variable hak memilih dan dipilih stagnan diangka 75,26.
Terakhir untuk indikator lembaga demokrasi, mayoritas variabel menurun. Paling tajam adalah peran partai politik yang turun 6,8 poin menjadi 52,29. Lalu variable peran birokrasi pemerintah daerah dari 53,11 menjadi 47,51.
“Variabel peran peradilan yang independen juga turun dari 92,28 menjadi 91,36. Meski turun namun tipis dan masih dalam kategori baik,” ujar Suhariyanto. (nad)