Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Asabri Dihitung Kejagung dan BPK

Kastara.ID, Jakarta – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memulai tahapan baru dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 23 triliun.

“Tahapan baru yang mulai dilaksanakan kemarin adalah proses klarifikasi dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dengan mendatangkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia guna melakukan klarifikasi dan inventarisasi data-data yang terkait proses pengelolaan keuangan dan investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/3).

Leonard menjelaskan, klarifikasi dilakukan terhadap para saksi dan para tersangka dilaksanakan untuk menemukan dan menghitung kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan yang diduga melawan hukum dalam perkara tersebut.

“Proses klarifikasi dan inventarisasi oleh auditor BPK RI dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M,” ujar Leonard.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka diantaranya, JS selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation, ARD dan SW selaku mantan Direktur Utama PT Asabri, BE mantan Direktur Keuangan PT Asabri, HS mantan Direktur PT Asabri, IWS mantan Kadiv Investasi PT Asabri, LP selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan, BTS selaku Direktur PT Hanson Internasional dan HH selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra.

Kejagung pun telah melakukan penyitaan berbagai aset milik tersangka sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. (ant)