Kastara.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI harus menjadi perhatian serius Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Hal itu sehubungan dengan jatuhnya helikopter Mi-17 milik TNI AD di Kendal, Jawa Tengah dan pesawat tempur milik TNI AU berjenis BAE Hawk 209 di Kampar, Riau yang hanya berselang waktu singkat.
Menurutnya, peremajaan sangat penting dan perlu dipercepat mengingat alutsista TNI saat ini banyak yang bermasalah karena sudah berumur. “Kita harus akui ada alutsista kita yang berusia sudah tua meskipun masih dinyatakan layak terbang, apalagi hanya untuk latihan misalnya,” kata Sukamta di Jakarta, Selasa (16/6).
Ia mengatakan, pesawat milik TNI sudah beberapa kali jatuh, seperti pada tahun 2016 pesawat Tucano jatuh di Malang, kemudian akhir 2016 pesawat Hercules C-130 jatuh di Wamena. Kemudian, pada awal Juni 2020, helikopter TNI AD jatuh di Kendal menewaskan 4 orang di tempat dan 1 orang setelah menjalani perawatan intensif. Menurutnya, peristiwa beruntun itu mencerminkan kondisi kelayakan alutsista Indonesia.
“Oleh karena itu, evaluasi rutin harus terus dilakukan. Mungkin kita perlu buat standar baru yang tinggi atas kondisi kelayakan terbang pesawat TNI,” ujar politisi F-PKS ini. Dia menilai standar kelayakan yang ada sekarang harus dibuat lebih ketat lagi sehingga pesawat yang selama ini masih dikatakan layak terbang oleh standar lama, bisa jadi sudah tidak layak terbang menurut standar baru nanti.
“Jadi hanya pesawat yang tergolong baru saja yang layak diterbangkan. Ini lebih baik untuk keselamatan kita semua, bangsa ini,” jelasnya. Sukamta mengatakan standar kelayakan alutsista TNI juga terkait marwah pertahanan Indonesia di hadapan dunia internasional. Lebih lanjut ia mengatakan tahun 2020 bertepatan dengan mulai masuknya pada tahap ke-4 Kekuatan Pokok Minimum (MEF) yaitu tahun 2020-2024, berbagai kejadian tersebut bisa menjadi momentum untuk terus mengevaluasi dan memperkuat alutsista Indonesia.
Politisi dapil DI Yogyakarta ini mendorong agar industri pertahanan Indonesia lebih ditingkatkan, karena negeri ini mempunyai PT Dirgantara Indonesia yang bisa memproduksi pesawat, bahkan produknya sudah diekspor ke beberapa negara. “Semoga ke depan kita bisa memenuhi sendiri kebutuhan alutsista dalam negeri secara dominan dan minim impor alutsista, sehingga kebutuhan anggarannya bisa ditekan dan dioptimalkan untuk dapat spesifikasi yang tinggi,” pungkasnya. (rso)