Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pasokan pangan dan harga tetap terjaga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2021. Diketahui, inflasi Jakarta relatif rendah sampai dengan November 2020, yakni 1,32% (ytd) atau secara tahunan sebesar 1,66% (yoy). Dengan capaian demikian, pada akhir 2020 inflasi Jakarta diperkirakan lebih rendah dari capaian tahun lalu (3,23% yoy) dan diperkirakan berada di bawah kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 3% ± 1%.
Perekonomian Jakarta sendiri pada Triwulan III 2020 masih tumbuh negatif sebesar -3,81% (yoy) tetapi membaik dibandingkan triwulan sebelumnya (-8,23%, yoy). Seiring dengan penurunan perekonomian Jakarta tersebut, maka permintaan masyarakat juga melemah sehingga berdampak pada menurunnya inflasi.
Oleh karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta tetap akan mengawal kecukupan dan kelancaran pasokan pangan strategis serta turut mendukung upaya pemulihan ekonomi Jakarta. TPID Provinsi DKI Jakarta aktif memonitor dan mengawal kecukupan komoditas pangan strategis di DKI Jakarta.
“Kami juga akan melakukan inovasi untuk kelancaran distribusi di tengah pandemi, antara lain melalui pemanfaatan platform online untuk penjualan komoditas BUMD pangan maupun rekayasa sistem logistik,” ucap Sri Haryati, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, usai High Level Meeting TPID di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/12).
TPID Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD turut mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui penyaluran bansos serta penyediaan bahan baku terjangkau untuk UMKM. TPID Provinsi DKI Jakarta juga aktif mengelola ekspektasi masyarakat melalui pemberian informasi mengenai kecukupan pasokan terutama di saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru serta perkembangan harga harian komoditas pangan strategis di Jakarta melalui situs Informasi Pangan Jakarta (IPJ) dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
Selanjutnya TPID Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional tahun 2021 sebesar 3,0%±1%. Proses pemulihan ekonomi yang telah terjadi sejak Triwulan III 2020 diperkirakan akan berlanjut ke Triwulan IV 2020 dan tahun 2021.
Seiring membaiknya perekonomian, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat. Koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat melalui TPID dan forum-forum yang ada akan terus ditingkatkan mengingat pengendalian harga memerlukan kerja sama dan sinkronisasi langkah kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.
Koordinasi yang dilakukan lebih menitikberatkan pada langkah-langkah yang bersifat antisipatif, mengacu pada peta jalan yang telah disepakati, dan secara periodik dilakukan evaluasi. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan inflasi DKI Jakarta tahun 2021 dapat tetap terjaga dan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 3,0% ± 1%.
Optimisme ini sejalan juga dengan arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan bahwa Jakarta akan menjadi kota dengan pemulihan ekonomi yang lebih cepat karena infrastruktur dan kesiapan kerja sama antar institusi yang lebih baik. Diharapkan TPID ini bukan hanya menjaga pasokan serta harga melainkan juga memastikan daya beli masyarakat juga terjaga.
“Kita ikut optimis Jakarta akan kembali pulih lebih cepat karena infrastruktur dan kesiapan kita lebih baik. Ke depan kita bukan saja mengendalikan harga tapi memastikan daya beli di masyarakat tetap terjaga,” ujar Anies.
“Dari laporan tadi insya Allah aman. Ke depan kita pastikan pekan pertama di Januari tidak ada interupsi di pasokan sekaligus kita harus segera menyusun program kerja untuk 2021 dengan target-target yang realistis,” tambah Anies.
Selain itu, Anies juga mengapresiasi adanya inovasi dalam hal informasi terkait pengendalian inflasi bahkan ke depan akan semakin ramah pengguna karena dilebur ke dalam superapps JAKI. Selain itu transformasi digital juga perlu didorong terlebih pada masa pandemi digitalisasi informasi sangat dibutuhkan para penentu kebijakan serta masyarakat pada umumnya.
“Smart system ini jadikan catatan khusus supaya kita dapat menyusun langkah-langkah dan kita memiliki sistem informasi yang paling baik untuk pengendalian inflasi pasokan, serta mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian dan untuk BUMD, ke depan transformasi digital harus dituntaskan dan pembagian tugas harus berjalan baik antara demand yang dihimpun SKPD dan suplai yang dikerjakan BUMD,” pesan Anies. (hop)