Kastara.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto meminta pemerintah daerah mandiri dalam menangani kasis kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya bencana yang terjadi setiap tahun itu menjadi domain atau ranah pemerintah daerah.
Saat berbicara usai rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru, Senin (16/9), Wiranto menyebut permasalahan karhutla menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari tingkat desa hingga gubernur. Itulah sebabnya Wiranto meminta pemerintah daerah tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.
Mantan Panglima ABRI ini menyebut pemerintah pusat hanya bertindak sebagai koordinator sehingga peran pemerintah daerah harus lebih besar. Terlebih pemerintah daerah pasti lebih tahu dan paham apa masalah yang sebenarnya terjadi terkait karhutla. Sehingga permasalahan yang selalu muncul setiap tahun ini bisa segera teratasi.
Meski demikian, Wiranto tetap optimis karhutla di Sumatera dan Kalimantan bisa segera dipadamkan. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah penerapan siaga darurat dan operasi pemadaman, baik melalui darat maupun udara. Wiranto juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam mengatasi permasalahan yang sangat merugikan rakyat ini.
Sementara itu data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Senin (16/9) pukul 16.00 WIB titik api di Sumatera dan Kalimantan berjumlah 2.153. Sedangkan lahan yang terbakar seluas 328.724 hektar. Titik api terbanyak ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 513, disusul Kalimantan Barat 175 titik, Sumatera Selatan 115 titik, Jambi, 62 titik dan Riau 58 titik.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, kebakaran hutan juga dipengaruhi adanya fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada tahun ini akan lebih panjang. BMKG memperkirakan musim hujan baru akan turun pada bulan November dan Desember. (rya)