Kastara.ID, Jakarta – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana mempersembahkan kado terindah dengan mengoperasikan sekitar 20 sampai 30 bus listrik pada Juni 2021.
Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta Sardjono Johnny Tjitrokusumo mengatakan, mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), tahun ini akan direalisasikan pengadaan sebanyak 100 unit bus listrik.
“Harapan kita pada saat HUT Jakarta nanti kita bisa memberikan hadiah kepada warga Jakarta dengan mengoperasikan minimal 20 sampai 30 unit bus listrik,” ujarnya, saat menjadi salah satu narasumber Balkoters Talk bertajuk “Menilik Laju Transportasi Bis Listrik Ibu Kota dengan sub tema “Integrasi Transportasi, Menuju Jakarta Langit Biru Bebas Macet (17/3).
Dalam webinar yang diinisiasi wartawan koordinatoriat Balaikota dan DPRD DKI Jakarta tersebut, Johnny menjelaskan, dioperasikannya 100 unit bus listrik tahun ini merupakan tonggak awal menuju target Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) di mana seluruh bus Transjakarta berbahan bakar minyak bakal beralih menggunakan listrik pada tahun 2030.
“Kalau ini bisa jalan maka ini adalah milestone penting sebuah kesuksesan kecil untuk kita menuju target yang lebih besar di tahun 2030 nanti. Dalam RJPP kita, sampai tahun 2030 menargetkan 10.051 bus yang kita operasikan nanti semunya sudah beralih ke listrik,” ungkapnya.
Menurutnya, terkait tarif bus listrik, PT Transjakarta masih menggunakan skema rupiah per kilometer bus solar yang berlaku saat ini untuk sementara waktu sampai BPPBJ mengeluarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersama dengan LKPP di dalam e-Katalog.
Untuk alternatif lain ditentukannya tarif bus listrik Transjakarta yakni mengacu kepada harga solar saat ini plus 30 persen atau hasil focus group discussion (FGD) yang dilakukan oleh manufaktur dengan beberapa operator dan hasil negosiasi antara Transjakarta dengan operator.
“Operator harus pintar melakukan penawaran dan memilih produk yang ekonomis untuk kemudian memasuki range harga yang ditetapkan oleh Transjakarta. Dari tiga jenis harga baik HPS, solar plus 30 persen, dan hasil negosiasi, akan kita akan ambil yang paling rendah untuk kita gunakan sebagai patokan pembayaran rupiah per kilometer,” tandasnya. (hop)