Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah mengumumkan telah mendapatkan pendanaan dari dari World Bank sebesar US$ 800 juta atau setara dengan Rp 11,6 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan dana tersebut akan dilokasikan untuk reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia. Sehingga mampu membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi dalam negeri.
Lebih lanjut Febrio mengatakan, pendanaan ini akan dioperasikan melalui dua pilar. Pilar pertama bertujuan untuk mempercepat investasi dengan membuka lebih banyak sektor untuk investasi swasta, khususnya investasi langsung, dan mendorong investasi swasta dalam energi terbarukan.
Pilar kedua, mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk meningkatkan daya saing dan pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan komoditas pangan pokok dan bahan baku serta untuk memfasilitasi akses ke input manufaktur.
Febrio mengklaim, dana tersebut menandakan bahwa World Bank menyambut positif atas komitmen pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi reformasi struktural untuk menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong investasi langsung yang berorientasi ekspor, meningkatkan integrasi perekonomian Indonesia ke dalam ekonomi global, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas, dan meningkatkan daya saing.
“Pertumbuhan investasi tahun 2021 harus dipastikan positif agar bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mengungkit pertumbuhan ekonomi tahun depan,” kata Febrio, Jumat (18/6).
Dalam perkembangannya, realisasi investasi di kuartal I-2021 tercatat sebesar Rp 219,7 triliun atau tumbuh 2,3 persen secara kuartalan (qtq) dan 4,3 persen secara tahunan (yoy).
Sebagai informasi, suntikan dana dari World Bank merupakan salah satu perwujudan dari Kemitraan Indonesia dan Bank Dunia sebagaimana tertuang di dalam Kerangka Kerja Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia Tahun 2021-2025.
“Kerangka Kerja Kemitraan ini mengidentifikasi penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi sebagai jalur utama untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran,” ujar Febrio. (mar)