Kastara.ID, Jakarta – Partai Nasdem rencananya akan melaksanakan Konvensi Calon Presiden (Capres) pada 2022. Konvensi ini tidak akan melibatkan ketua umum partai politik.
Demikian diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Jumat (18/6) pagi.
Menurut Jamil, keinginan Nasdem melaksanakan konvensi tentu layak diapresiasi. Sebab, melalui konvensi proses pencalonan capres lebih transparan dan demokratis.
“Setiap anak bangsa diberi ruang seluas-luasnya ikut berkompetisi untuk mendapat tiket capres. Kompetisi terbuka ini memastikan calon yang terpilih benar-benar melalui seleksi ketat dengan melibatkan masyarakat,” papar Jamil yang juga penulis buku Riset Kehumasan ini.
Jadi, lanjut Jamil, masyarakat tahu kapasitas dan integritas calon yang terpilih dalam konvensi. Hal itu akan membantu pemilih nantinya dalam menentukan pilihannya saat Pilpres. Pemilih tidak lagi memilih capres seperti kucing dalam karung.
“Masalahnya, calon yang terpilih belum tentu dapat diusung Nasdem. Sebab, Nasdem dengan perolehan suara pada Pileg 2019 hanya 9,05, tentunya tidak bisa sendiri mengusung capres. Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas presiden,” jelas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Untuk berkoalisi, Nasdem juga akan menghadapi kendala karena sudah menetapkan ketua umum partai politik tidak boleh ikut konvensi. Padahal, beberapa ketua umum partai politik seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yodhoyono (AHY), juga disinyalir akan dicalonkan oleh partainya pada Pilpres 2024. Partai politik tersebut dengan sendirinya akan sulit berkoalisi dengan Nasdem.
Demokrat dan PAN dengan tegas sudah menyatakan tidak akan ikut konvensi. Bahkan PKB memandangnya sebagai isapan jempol belaka.
“Kalau hasil konvensi akhirnya tak dapat diusung pada Pilpres 2024, maka akan dapat menjadi bumerang bagi Nasdem. Para calon yang ikut konvensi dan masyarakat luas akan menilai Nasdem sebagai partai abal-abal yang penuh spekulasi. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem, yang tentunya berimplikasi pada Pileg dan Pilpres 2024,” jelas Jamil.
Jadi, partai yang tidak memenuhi ambang batas presiden melaksanakan konvensi calon presiden tentu penuh resiko. Semoga Nasdem menyadari hal itu. (dwi)