Kastara.ID, Jakarta – Menjawab tantangan dan tuntutan reformasi birokrasi, Kemlu RI mengadopsi sistem Manajemen Kinerja Berbasis Balance Scorecard (BSC). Dengan sistem ini, kinerja diplomasi indonesia akan menjadi lebih terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja.
Sekretaris Jenderal Kemenlu Mayerfas menyosialisasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) tersebut di Ruang Nusantara Kemenlu. SMK ini dikukuhkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
“Permenlu ini akan menjadi panduan bagi seluruh unsur di Kemlu dan Perwakilan RI dalam mengimplementasikan SMK, memastikan pencapaian perencanaan strategis organisasi, menjaga sinergitas manajemen kinerja organisasi hingga individu, dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya” kata Sekjen Mayerfas.
Sebagai organisasi sektor publik, Kemlu memiliki tanggung jawab dalam menerangkan kinerja diplomasinya kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Untuk itu Kemlu berkomitmen membangun SMK secara kompehensif yang mempunyai implikasi positif secara langsung pada peningkatan kinerja organisasi maupun diplomatnya.
SMK dengan basis BSC merupakan suatu jaminan mutu kualitas manajemen kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja dari sudut pandang empat perspektif yaitu stakeholder, customer, internal business process, dan learning and growth. BSC membantu merumuskan, mengukur, dan mengelola kinerja secara sistematik dan sistemik melalui penurunan (cascading) dan penyelarasan (alignment) kinerja pada seluruh tataran organisasi mulai dari tingkat kementerian sampai pada tingkat individu secara terintegrasi.
Dengan penerapan SMK, Kemlu mendorong profesionalitas birokrasi organisasinya sehingga para pegawai dapat memahami kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Pada akhirnya setiap diplomat di lingkungan Kemlu dan Perwakilan RI dipacu untuk berkinerja tinggi dengan target pencapaian outcomes, bersinergi, berkontribusi maksimal selaras dengan target kinerja organisasi Kemlu. (put)