Kastara.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), sebuah cara komprehensif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan indeks keuangan inklusif Indonesia. Peluncuran dilakukan di Istana Negara, Jakarta (18/11).
Pemerintah menyusun strategi tersebut melalui koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terdapat enam pilar dalam SNKI, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen.
“Tugas juga sudah dibagi antar-kementerian, antarinstitusi pemerintah, untuk setiap pilar. Jadi sudah dibagi-bagi, tapi saya minta tetap semua bersinergi dalam pelaksanaannya. Turun langsung ke lapangan, lihat hambatannya, dan langsung selesaikan, carikan solusinya,” kata Presiden.
Hadir dalam acara peluncuran tersebut, Gubernur BI Agus Martowardojo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution; Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa; Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf; dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (mar)