Kastara.id, Jakarta – Indeks Demokrasi Indonesia 2016, mencatatkan ada penurunan indeks demokrasi di DKI Jakarta, namun tidak bisa menjadi ukuran satu-satunya.
“Yang saya cermati kemarin memang harusnya diukur dari secara objektif kondisi, gelagat, dan dinamika yang ada di negara kita,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam keterangannya (18/12).
Mendagri menegaskan, indeks demokrasi secara nasional, mesti utuh, sehingga hasilnya objektif, jika diukur secara menyeluruh. Tidak hanya melihat indeks demokrasi di Jakarta saja. Apalagi sekadar melihat dinamika yang terjadi pada Pilkada di ibukota yang memang gaduh.
Dia menilai, demokrasi di Indonesia, tidak hanya di Jakarta saja. “Objektif itu secara keseluruhan misalnya kayak ukuran Pilkada DKI terus itu dijadikan sebuah ukuran secara nasional tentu tidak bisa. DKI ya DKI, itu aja saya kira intinya disitu. Secara prinsip sudah jadi telaah kita,” paparnya.
Dia menambahkan, demokrasi di Indonesia itu acuannya adalah Pancasila, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat.
“Dengan Pancasila, ada musyawarah mufakatnya bagaimana, membangun persatuan dan kesatuan,” pungkasnya. (npm)