Kastara.ID, Jakarta – Ketua Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepetan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta belum optimal. Hal tersebut, lantaran masih banyak pabrik dan kantor yang tidak patuh.
“Sejak Keppres tentang PSBB yang dimulai di DKI maka kami dapat ambil beberapa data perkembangan. Ada yang positif, tapi masih ada yang belum optimal,” kata Doni melalui konferensi pers, di Jakarta, Senin (20/4).
Kendati demikian, Doni menyebut sudah ada kemajuan jika dibandingkan dengan minggu lalu. Salah satunya terjadi pengurangan jumlah penumpang di sejumlah halte, terminal, dan stasiun. Masalah saat ini bukan pada transportasi, tetapi perkantoran yang belum menerapkan kebijakan kerja dari rumah.
Selain itu, juga disinggung soal permintaan sejumlah pihak untuk menghentikan operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek selama masa PSBB. Pemerintah pusat tak menghentikan operasi KRL selama PSBB lantaran tak sedikit tenaga medis dan tenaga kesehatan yang juga menjadi penumpang. Mereka memerlukan waktu cepat untuk sampai di tempat tujuan.
Penerapan PSBB telah berjalan di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota. Mulai dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat yang mencakup 10 kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat.
Kemudian Kota Pekanbaru, Riau; Kota Tegal, Jawa Tengah; Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Selain itu, sejumlah kabupaten/kota juga telah mengajukan PSBB ke pemerintah yakni Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, namun masih menunggu persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Penerapan PSBB akan berjalan selama 14 hari dan dapat diperpanjang. Penerapan PSBB di Jakarta dan sejumlah wilayah sendiri masih diwarnai pelanggaran oleh warga. (ant)