Kastara.ID, Makassar – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan, reformasi birokrasi bukan semata untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam melayani rakyat, namun yang terpenting meletakkan pondasi yang dibutuhkan bangsa untuk memenangkan persaingan global.
Dalam hal ini, peran kepala daerah sangatlah penting bagi perluasan akses pelayanan publik hingga ke pelosok daerah, penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengembangan tata laksana lembaga yang semakin menjawab harapan publik.
Hal itu dikatakannya saat memberikan pengarahan pada acara Penyerahan DIPA APBN TA 2019 serta Musrenbang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2028-2023 di Makassar, Kamis (20/12). Menteri meminta agar pembangunan dan pengembangan SDM aparatur negara di atensi penuh oleh seluruh kepala daerah.
“Pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah aset utama kemajuan bangsa. Kita jangan berpikir lagi bahwa Indonesia luas geografinya besar, dengan sumber daya alam melimpah. Jika kualitas SDM kurang baik, siapa yang akan mengelola itu semua?” paparnya.
Dijelaskan, kondisi SDM terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2016, menurut hasil asesmen/penelitian UNDP, IPM Indonesia menduduki peringkat 113 dari 188 negara dengan nilai indeks komposit 0,689. Indonesia tergolong negara dengan pembangunan manusia sedang.
Pada postur ASN, saat ini terdapat 4,37 juta PNS, yang tersebar pada total 696 kementerian/lembaga dan pemda, dengan kondisi persebaran belum ideal. Pasalnya, PNS didominasi kelompok fungsional umum (43%), usia 51 tahun (20,36%), serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) kategori kompetensi dan performa rendah (34,5%).
Oleh karena itu, dalam rekrutmen CPNS pada tahun 2018 persebaran ASN diubah. Dari total formasi CPNS sejumlah 238.015, 52 persen diantaranya untuk tenaga pendidikan, 25 persen tenaga kesehatan, dan hanya 23 persen tenaga teknis/infrastruktur. Pemerintah mengutamakan kualitas tanpa mengenyampingkan kebutuhan negara untuk menghadirkan pelayanan publik untuk masyarakat.
“Kita mencatat ada 3.627.811 pelamar. Hingga berakhirnya periode Seleksi Kompetensi Bidang, tingkat kelulusan sudah mencapai 65,47% secara nasional,” tutur mantan Wakapolri ini.
Menteri mengatakan, postur Smart ASN harus dibangun secara mantap, karena merekalah yang menjadi pilar perubahan kinerja yang mendorong perubahan organisasi, institusi, dan bangsa. ASN itulah yang meningkatkan derajat reformasi birokrasi dan daya saing bangsa, menguatkan integritas kepribadian bangsa, dan mendorong efektifitas pemerintahan yang bebas korupsi, dan independensi birokrasi dari intervensi politik.
ASN juga menggaungkan nasionalisme dan menghilangkan mentalitas silo, menjaga kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, meningkatkan kredibilitas pemerintah, serta menghadirkan negara untuk benar-benar dekat dan bermanfaat bagi rakyatnya.
Dalam kesempatan itu, pria kelahiran Makassar tanggal 12 April 1961 itu mengatakan, pihaknya tengah menjajaki revisi regulasi tentang pola karier nasional. Guna menjaga keseimbangan kinerja pemerintahan pusat dan daerah, serta guna memberlakukan learning knowledge, ke depan akan dilakukan melalui rotasi nasional bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) madya dan Pratama (eselon 1 dan 2) secara lintas kedaerahan.
“Dengan demikian, 12.600 PPT madya dan pratama dapat ditampung talent pool nasional yang menyediakan ketercukupan pilihan untuk lowongan jabatan serta menjaga kontribusi pejabat itu bagi pemerintah,” tutur Syafruddin. (mar)