Kastara.ID, Jakarta – Kesabaran aparatur TNI dan Polri dalam menghadapi aksi demonstran yang anarkis selama dua hari di Jakarta patut diapresiasi.
Meski begitu, Polri sebagai institusi penegak hukum harus segera mengungkapkan, siapa dalang dan siapa yang membiayai aksi demo yang berlanjut rusuh tersebut.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai terdapat empat poin yang perlu diusut serta dijelaskan Polri secara transparan kepada publik.
Pertama, Polri sudah menyita satu mobil ambulance berlogo Partai Gerindra yang diduga mensuplai batu untuk demonstran, siapa pemiliknya dan siapa otak penyuplai batu untuk melempari aparat itu.
Kedua, Polri sudah menyita sejumlah uang dari sejumlah demonstran yang diduga pelaku kerusuhan, sehingga Polri mengatakan mereka adalah massa bayar.
Ketiga, Polri harus mengungkapkan, siapa pelaku penembakan dengan peluru tajam yang menyebabkan sejumlah orang tewas dan terluka.
Lalu apa kaitannya dengan penemuan ratusan butir peluru tajam di lokasi kerusuhan.
Keempat, Polri dan TNI sudah menahan Jenderal Purnawirawan yang juga tim kampanye Capres 02 yang diduga terlibat dalam penyelundupan senjata api laras panjang.
“Keempat hal ini perlu dijelaskan kepada publik, apa kaitan dan kontribusinya dalam aksi demo yang berlanjut pada kerusuhan selama dua hari di Jakarta,” tutur Neta S Pane dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (23/5).
Selain itu, lanjut Neta S Pane, Polri harus mengusutnya dengan tuntas agar diketahui, apakah aksi demo yang rusuh itu diorganisir secara masif atau hanya ulah oknum tertentu di balik pendukung 02.
“Begitu juga dengan adanya temuan Polri bahwa adanya masa bayaran, siapa yang membayar harus segera dikejar dan ditangkap aparat kepolisian. Apakah yang bersangkutan figur partai, pengusaha, atau anak mantan penguasa. Hal ini agar diketahui apakah penyandang dana itu sebuah kelompok yang masif atau perorangan,” ujarnya menambahkan.
Polri perlu bekerja cepat agar pihak-pihak yang bermain-main dengan kerusuhan tersebut bisa disapu bersih. Sehingga mereka tidak lagi membuat kekacauan pada saat pelantikan presiden terpilih di Pilpres 2019. (rya)