Kastara.ID, Jakarta – Seknas Jokowi, Sudahlah! (SJS) yang digagas Adhie Massardi akan segera diluncurkan untuk menandingi Seknas Jokpro 2024 yang digagas M. Qodari. Dua seknas ini mengusung dua hal yang berbeda.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga mencoba memberikan pandangannya kepada Kastara.ID, Rabu (26/5) petang.
Menurut Jamil, Seknas Jokpro 2024 mengusung presiden tiga periode, sementara Seknas SJS mengusung pasal 7A UUD 1945 yang substansinya memungkinkan memberhentikan presiden dan atau preaiden di tengah jalan.
“Kehadiran dua Seknas itu nantinya akan membuat hiruk pikuk politik yang semakin panas di tanah air. Masing-masing seknas akan berupaya menggolkan targetnya,” ungkapnya.
Seknas Jokpro 2024 sudah pasti akan mempromosikan keberhasilan Jokowi sebagai justifikasi presiden tiga periode. Sementara Seknas SJS akan mengkampanyekan kegagalan Jokowi memimpin Indonesia.
Pesan yang saling bertentangan itu akan menghiasi media di tanah air ke depan. Dalam komunikasi persuasif, pesan demikian disebut pesan kontradiktif.
“Pesan-pesan kontradiktif itu tentu tidak menjadi masalah bagi khalayak yang terdidik. Khalayak kelompok ini akan selektif dan kritis menerima pesan-pesan semacam itu,” tandas pengajar Metode Peneitian Komunikasi ini.
Jadi, bagi khalayak yang terdidik, yang umumnya juga menjadi pemilih rasional, tidak akan terbakar emosinya menerima pesan-pesan kontradiktif.
Berbeda halnya dengan khalayak yang kurang dan tidak terdidik, mereka ini kurang selektif dalam menerima pesan-pesan kontradiktif. Karena itu, peluang miscommunication akan sangat terbuka.
“Kelompok klalayak ini akan mudah tersulut emosinya bila menerima pesan-pesan yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Apalagi kalau mereka terua menerus menerima pesan yang menyudutkan idolanya,” jelas Jamil.
Menurut Jamil, fanatisme berlebihan mereka dikhawatirkan akan mengemuka. Potensi ini akan dapat berlanjut pada konflik, atau setidaknya benturan dengan pihak-pihak yang berseberangan dengannya.
“Bahayanya, jumlah kelompok ini paling besar di tanah air. Karena itu, ada kekhawatiran kalau dua seknas itu nantinya intens berkampanye, peluang konflik sosial akan terjadi,” jelas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Sebelum hal itu terjadi, maka sebaiknya Jokowi merespons kehadiran seknas yang digagas M. Qodari. “Jokowi cukup bilang, saya tidak akan maju untuk presiden tiga periode. Karena itu, saya minta semua kegiatan Seknas Jokpro 2024 dihentikan,” imbuh Jamil.
Hal itu diharapkan dapat menghentikan pertarungan dua seknas tersebut. Semua energi dan pikiran akan dapat dialihkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan perekonomian yang amburadul.
“Masalahnya, apakah Jokowi mau menyatakan hal itu kepada Seknas Jokpro 2024?” pungkas Jamil. (dwi)