Kastara.ID, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika membayar pajak semudah membeli pulsa, maka hal itu akan memberi kenyamanan bagi Wajib Pajak (WP).
Hal itu disampaikannya saat meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan penyempurnaan dari MPN G2 di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Jumat, (23/8).
Menkeu menceritakan pengalamannya saat makan bersama di luar bersama keluarga. Saat itu suaminya perlu dibelikan pulsa dan minta tolong anaknya yang membeli lewat sebuah aplikasi online. Dengan waktu yang sekejap saja, urusan beli pulsa telah selesai bahkan sebelum suapan pertama makanan yang dipesan selesai ditelan. Dari pengalaman itu, Menkeu yang terkagum-kagum dengan kecepatan transaksi tersebut terinspirasi untuk menghantar ide ini diterapkan pada pembayaran pajak bahwa “APBN Bisa Digital”.
“Jika membayar pajak mudah, semudah beli pulsa maka masyarakat pun akan lebih nyaman. MPN G3 merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi tata kelola, business process, dan teknologi menghadapi kemajuan digital economy untuk pelayanan perpajakan yang lebih baik,” jelasnya.
Beberapa keunggulan MPN G3 adalah mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, meningkat signifikan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2. Selain itu, penyetoran penerimaan negara pada MPN G3 juga dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan fintech.
Pengembangan MPN G3 dilakukan secara kolaboratif antara Kemenkeu dengan sejumlah bank serta pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak. Perusahaan fintech tersebut ditetapkan sebagai lembaga persepsi lainnya. Dengan masuknya Tokopedia, Finnet, dan Bukalapak menjadi lembaga persepsi, maka total bank/Pos/lembaga persepsi menjadi 86 bank/Pos/lembaga.
Melalui modul ini, setiap penyetor dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) agar bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran. Ini adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda.
Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga tuntutan, yaitu meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi.
Selain MPN G3, Menkeu juga meresmikan sejumlah inovasi digital lainnya, yaitu integrasi penyetoran pajak atas belanja daerah, rekening virtual untuk bendahara pengeluaran, serta pembayaran digital dan marketplace untuk belanja uang persediaan. Semua inovasi ini saling mendukung dan menciptakan ekosistem keuangan negara berbasis teknologi informasi sehingga misi menjadikan APBN berbasis digital dapat tercapai.
Menkeu memberikan semangat kepada anak muda sebagai digital native agar bisa memanfaatkan teknologi digital MPN G3 sebagai bentuk kontribusi kepada negara.
MPN merupakan salah satu sistem utama di Kemenkeu. Tahun 2018, dari Rp 2.064 triliun penerimaan negara, Rp 1.904 triliun disetor melalui MPN, atau sekitar 92 persen. Sisanya berasal dari potongan Surat Perintah Membayar dan setoran langsung ke rekening kas negara. MPN juga memproses 95,1 juta transaksi yang meliputi 94,9 juta transaksi rupiah dan 174 ribu transaksi dalam dolar Amerika Serikat. Hingga 15 Agustus 2019, MPN telah memproses setoran penerimaan negara sebanyak 58,3 juta transaksi pada sebanyak 83 bank/pos persepsi mitra MPN.
“Dengan launching MPN G3, ini adalah langkah konsisten sesuai dengan tema APBN Bisa Digital bahwa semua komponen bangsa ingin perubahan SDM yang unggul,” harap Sri Mulyani Indrawati. (mar)