Kastara.ID, Jakarta – Potensi desa wisata masih luput dari perhatian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk dikembangkan. Keberadaan desa wisata saat ini masih sangat minim di Indonesia. Hanya ada empat yang sudah mendunia, dua di Bali dan dua lainnya di Yogyakarta.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengemukakan hal ini dalam rilisnya, Kamis (24/9). Keempat desa wisata itu adalah Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta) yang masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days (GGDD).
“Keempat desa wisata tersebut berhasil mendunia berkat upaya dan kearifan lokal warganya yang kompak mempertahankan konservasi lingkungan dan budaya. Jadi jangan anggap remeh lingkungan, kita mestinya menjadikan isu pembangunan berkelanjutan tersebut dalam pengembangan desa-desa wisata lainnya,” tulis Fikri.
Saat rapat kerja dengan Menparekraf Rabu (23/9) lalu, Fikri juga menyampaikan bahwa pertumbuhan rural tourism itu malah tumbuh enam persen menurut UNWTO. Indonesia jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mengambil peluang ini. Sebaliknya, harus membangkitkan pariwisata setelah dihajar pandemi.
Legislator dapil Jawa Tengah IX ini menegaskan, perlunya pengarusutamaan isu lingkungan, khususnya ke dalam perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan. “Apalagi 90 persen wilayah NKRI adalah desa, sehingga sepertiganya saja kita kembangkan dalam pariwisata berkelanjutan, ini akan menguatkan level pariwisata Indonesia secara global,” urainya.
Karenanya, Fikri mendesak Menteri Parekraf memfokuskan kebijakan pada pembangunan pariwisata, khususnya di pedesaan, mengacu pada panduan UNWTO tentang destinasi wisata yang berkualitas (Quality Destination). “Termasuk di dalamnya adalah respect for the environment and human heritage (lingkungan dan warisan budaya),” tambah dia.
Selain itu, Fikri menekankan pentingnya pengelolaan manajemen destinasi di desa wisata untuk meningkatkan kualitas yang diharapkan. “Karenanya, perlu ada koneksi dan kerja sama yang baik antarinstansi pemerintah, dalam hal ini antara Kemenparekraf dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mewujudkan pembangunan desa wisata berkelanjutan,” tutup politisi PKS ini. (rso)