Kastara.ID, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga akhir bulan Juli 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit hingga Rp 330 triliun. Jumlah ini mencapai 2,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian Sri Mulyani menyebut angka tersebut masih di bawah target defisit APBN yang ditetapkan pemerintah, sebesar 6,34 persen dari PDB.
Saat memberikan paparan kinerja APBN secara virtual, Selasa (25/8), Sri Mulyani menjelaskan, dibanding tahun lalu pada periode yang sama, defisit APBN naik mengalami kenaikan hingga 79,5 persen. Tahun lalu pada periode yang sama, desfisit sebesar Rp 183 triliun. Sri Mulyani mengaku, kondisi ini terjadi akibat pandemi virus corona atau Covid-19 yang saat ini terjadi di tanah air.
Akibat kondisi tersebut, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, penerimaan negara mengalami tekanan. Di sisi lain jumlah belanja justru mengalami kenaikan. Akibatnya pembiayaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 115 persen dibanding tahun lalu. Sampai akhir Juli realisasi pembayaran anggaran sebesar Rp 503 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, realisasi anggaran sebesar Rp 233 triliun.
Sedangkan pendapatan negara hingga akhir Juli 2020 sebesar Rp 922 triliun atau 54,3 persen dari APBN. Nilai tersebut justru negatif 12,4 persen dibanding tahun lalu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menambahkan, kontraksi terdalam dialami sektor penerimaan pajak. Laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diketahui hingga akhir Juli 2020 pajak hanya terkumpul Rp 601,9 triliun. Dibanding tahun lalu, jumlah ini turun sebesar 14,7 persen dibanding tahun lalu yang mampu mengumpulkan Rp 705 triliun.
Namun Sri Mulyani menyebut terjadi pertumbuhan pendapatan dari bea cukai sebesar 3,7 persen. Namun pertumbuhan ini tetap lebih rendah dibandung tahun lalu yang mencapai 13,2 persen. Belanja negara juga mengalami pertumbuhan 1,3 persen atau sekitar Rp 1.252 triliun. Pertumbuhan terutama terjadi pada belanja non kementerian/lembaga yang mencapai Rp 374 triliun atau tumbuh positif 9,5 persen. Kenaikan ini melampaui realisasi tahun lalu sebesar 6,3 persen.
Sri Mulyani menambahkan, penurunan dikarenakan banyaknya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimasukkan ke pos belanja non kementerian/lembaga. Salah satunya adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Program ini tidak ada di tahun lalu. (mar)