Kastara.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin menegaskan, wacara anti radikalisme yang kerap disuarakan pemerintah telah menyakiti hati umat Islam. Pasalnya umat Islam seolah menjadi yang disalahkan dalam wacana tersebut. Padahal umat Islam terbukti sangat toleran dan selalu menjaga stabilitas dan kerukunan antar bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Din usai mengikuti Rapat Pleno MUI ke-44 bertema “Strategi Kebudayaan Umat Islam Pasca Pilpres 2019″ di lantai 4, Kantor MUI, Jakarta Pusat (23/10). Din menyebut Indonesia tidak akan damai seperti sekarang jika umat Islam bersikap tidak toleran.
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah ini juga menyatakan tidak perlu ada klaim “Kami Pancasila.” Pasalnya kelahiran Pancasila juga atas jasa umat Islam.
Din juga menyoroti pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang akan memberantas paham radikalisme. Alumni Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur ini menyatakan, seharusnya tugas Kementerian Agama (Kemenag) bukan untuk itu. Kementerian yang berkantor di Jalan Lapangan Banteng Barat itu itu seharusnya berperan membangun bangsa.
Kemenag adalah institusi yang membangun moralitas dan keberagaman bangsa ke arah yang lebih positif dan konstruktif dalam rangka meningkatkan kerukunan dan kualitas keagamaan. Jika Kemenag tetap melaksanakan tugas itu, menurut Din, sebaiknya namanya diganti saja menjadi Kementerian Antiradikalisme.
Itulah sebabnya Din meminta Fachrul Razi tidak menyalahfungsikan Kemenag. Terlebih radikalisme tidak hanya masalah keagamaan. Radikaliesme juga ada di bidang lain, seperti ekonomi dan politik. Din mencontohkan kekerasan para pemodal yang menimbulkan kesenjangan ekonomi. (rya)