Kastara.ID, Jakarta – Indonesia menambah pinjaman utang senilai 500 juta dolar AS dari Asian Development Bank (ADB).
Berdasarkan informasi website resmi ADB, pinjaman tersebut diberikan guna mendukung reformasi manajemen pengeluaran fiskal dan publik, serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara yang baru saja dilantik hari kemarin (25/10), menjelaskan bahwa pinjaman itu berbasis kebijakan (policy based loan).
Lebih lanjut, pinjaman ini merupakan program dari ADB yang diberikan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dinilai dapat mendukung sebuah negara. Sehingga dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan riset terkait kebijakan di Indonesia.
ADB sudah sejak 2001 berpartisipasi dalam manajemen keuangan dan pengeluaran publik di Indonesia. Namun secara spesifik Program Manajemen Pengeluaran Fiskal dan Publik (FPEMP), yang di mana pinjaman ini diberikan, pertama kali disetujui ADB pada September 2016.
Subprogram ini mendukung upaya pelaksanaan reformasi belanja publik terkait SDG, termasuk adaptasi iklim, bantuan sosial, dan program aktivasi pasar tenaga kerja.
Selain itu, program ini juga mendukung reformasi transfer fiskal ke pemerintah daerah, termasuk dengan menjadikannya lebih berbasis kinerja, guna meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat penyampaian layanan di tingkat lokal.
Sedangkan dua subprogram sebelumnya mendanai upaya-upaya untuk memetakan pengeluaran jangka menengah pemerintah terkait dengan target menengah nasional. (mar)