Kastara.ID, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta agar tahapan pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KONI) DKI Jakarta periode 2022-2026 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Pria yang akrab disapa Pras ini menginginkan, Ketua Umum KONI DKI terpilih nanti merupakan orang yang benar-benar berkompeten di bidang olahraga. Sehingga bisa mencapai prestasi maksimal saat mengikuti berbagai perhelatan olahraga.
“Pada saat fit and proper supaya transparan dan akuntabel,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/1).
Ia menaruh harapan besar agar Ketua Umum KONI DKI terpilih dapat mewujudkan pencapaian prestasi atlet secara maksimal saat mengikuti berbagai event kejuaraan olahraga baik nasional seperti PON dan event internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
“Lakukan pembinaan atlet prestasi secara sistematis dan berkelanjutan. Prestasi Olahraga DKI Jakarta ke depan harus lebih unggul. Tidak hanya di kancah pagelaran olahraga nasional tapi juga internasional,” terangnya.
Ia menambahkan, para atlet yang telah sukses meraih prestasi nasional dan sangat berpotensi di internasional harus didukung sepenuhnya untuk berjuang.
“DKI Jakarta harus menjadi macan Asia dengan memajukan olahraga dan mencetak atlet-atlet berprestasi,” tegasnya.
Harapan yang sama diutarakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Dia berharap, sosok Ketua Umum KONI DKI terpilih dapat membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder untuk memajukan olahraga DKI.
“Saya berharap nanti Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bisa menyaring yang terbaik untuk kemajuan olahraga di DKI kedepannya. Orang-orang yang paham olahraga,” bebernya.
Sementara Ketua TPP Calon Ketua Umum (Ketum) KONI DKI Jakarta periode 2022-2026, Aldwin Rahardian mengungkapkan, saat beraudiensi dengan DPRD DKI, anggota dewan mengusulkan agar calon yang mendapatkan dukungan 50 persen plus satu bisa ditetapkan menjadi Ketua Umum KONI DKI.
Hal ini, jelas Aldwin, untuk mengantisipasi terjadi praktik money politik dalam pelaksanaan Musyawarah olahraga provinsi (Musorprov) XII tahun 2022 KONI DKI Jakarta.
“Jika ada yang terbukti melakukan money politik, harus didiskualifikasi dari daftar calon,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan Musorprov nanti, lanjut Aldwin, cabang olahraga (cabor) hanya diwakilkan satu orang dalam arena Musorprov agar tidak terjadi kerumunan, demi mengantisipasi penyebaran COVID-19.
“Pelaksanaan kegiatan harus melakukan potokol kesehatan (prokes) yang ketat dan wajib swab,” imbuhnya.
Untuk diketahui, TPP dipilih dan diputuskan saat Rapat Kerja (Raker) KONI DKI Jaya di Grand Cempaka Resort, Cipayung, Jawa Barat pada 14 Desember 2021.
Ketujuh anggota TPP tersebut yakni Aldwin Rahadian (Ketua), Pandapotan Sinaga (Sekretaris), RBJ Bangkit (Wakil Ketua I), Hengky Silatang (Wakil Ketua II), Ahmad Yani (Wakil Sekretaris), Wilbertus Sihotang (anggota), dan Widodo Edi Sektianto (anggota). (dha)