Kastara.id, Jakarta – DPD memang sangat berbeda dengan DPR karena DPD hanya berlandaskan basis individu. Di lembaga yang menanungi para senator itu tidak ada fraksi atau pun partai layaknya di DPR. Hal itu diungkapkan mantan pimpinan DPD Laode Ida dalam diskusi “DPD Untuk Apa?” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/5).
“Karena memang tidak punya fraksi, atau partai kan, tidak punya afiliasi, secara normatifnya seperti itu,” kata Laode.
Menurut Laode yang kini menjadi anggota Ombudsman RI ini, setiap anggota DPD harus tampil ke depan menjadi figur yang kuat, berkarakter, dan tampil setiap waktu untuk memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya. “Berjuang ke instansi-instansi itu juga perlu, tanpa menjadi makelar,” ujarnya mengingatkan.
Hal itu disampaikannya karena semasa dirinya menjabat Wakil Ketua DPD, pernah membuka Posko Mafia Anggaran. Laode mengakui kalua saat itu banyak menerima laporan dari masyarakat terkait perilaku menyimpang oknum anggota DPD yang kerap main proyek.
“Saya punya data juga pada waktu periode kedua. Ada beberapa yang menjadi makelar. Masih ingat ketika saya membuka Posko Mafia Anggaran? Masuk ke dalam email saya ada sejumlah nama anggota DPD pada saat itu. Akhirnya saya malu juga rasanya. Itu fakta, bahkan mereka juga mengirimkan bukti transfer uang,” katanya.
“Tidak boleh seperti itu, anggota DPD harus jadi broker yang jujur, dan menjadikan daerah menjadi basisnya dan setiap hari menyuarakan kepentingan daerah,” ujar Laode. (lana)