Kastara.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, pengangkatan wakil menteri dikabinet Jokowi-Ma’ruf Amin tidak tepat. Tauhid menilai posisi wamen tidak efektif dan dikhawatirkan justru memperlambat kinerja kabinet (26/10).
Tauhid menyebut jumlah 12 wemen terlalu banyak. Hal itu membuat struktur kabinet terlalu gemuk. Idealnya jumlah wamen tiga saja dan hanya untuk kementerian yang memang memerlukannya, seperti Kementerian BUMN.
Sedangkan Kementerian Agama, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menurutnya tidak perlu ada wamen. Terlebih kementerian tersebut selama ini sudah berjalan dengan baik. Kehadiran wamen juga dikhawatirkan memunculkan dualisme kepemimpinan. Apalagi jika menteri dan wakilnya berasal dari partai atau unsur yang berbeda. Hal itu bakal menghadirkan interest yang berbeda.
Sementara itu Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno (26/10) menilai penunjukan 12 wamen hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik. Terlihat dari figur yang dipilih mayoritas adalah pihak yang membantu pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.
Adi menyebut hal itu tidak sesuai dengan upaya menciptakan struktur kabinet yang ramping. Menurut Adi, wamen ini sebaiknya hanya diberikan kepada kementerian yang membutuhkan dan memiliki daya kerja luas.
Sedangkan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut pelantikan 12 wakil menteri menunjukkan Jokowi tidak bisa menghindari kepentingan politik para pendukungnya. Selain itu kondisi tersebut semakin menegaskan, tidak ada dukungan yang gratis dalam politik. (rya)