Kastara.ID, Jakarta – Partai Demokrat telah meluncurkan 14 Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik. Dr. Eddy RS selaku Pakar Keuangan yang sekarang maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat, menyebut Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik terdiri dari lima klaster utama yang mencakup berbagai aspek krusial, yaitu Perbaikan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Peningkatan Kualitas SDM dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Penguatan Penegakan Hukum dan Keadilan, Pemantapan Demokrasi dan Pemberian Kebebasan kepada Rakyat, serta Penguatan Tata Negara dan Etika Pemerintahan.
Eddy pun mulai menguraikan Klaster 1 yang membahas topik Perbaikan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. Mulai dari meningkatkan kesejahteraan rakyat agar hidupnya makin layak. Rakyat punya penghasilan dan daya beli untuk mencukupi kebutuhan sehari hari. Harga kebutuhan pokok terjangkau.
“Jika ada krisis ekonomi, pemerintah membantu golongan tidak mampu secara adil. Kesejahteraan petani dan nelayan terus ditingkatkan. Pertahankan subsidi pupuk, dan pastikan pupuk tersedia di semua daerah. Harga solar untuk nelayan terjangkau. Stop impor pangan ketika musim panen,” ungkapnya.
Kesejahteraan dan upah buruh ditingkatkan. Penghasilan pekerja terus meningkat bersamaan dengan peningkatan produktivitasnya. Kerja sama Tripartit antara Serikat Pekerja, Dunia Usaha dan Pemerintah ditingkatkan. Gaji ASN, guru, TNI/Polri, perangkat desa dan pensiunan terus ditingkatkan. Gaji akan kembali dinaikkan setiap tahun. Angkat pegawai honorer menjadi ASN secara bertahap.
Guna mengurangi beban hidup, kepada golongan kurang mampu tetap diberikan subsidi listrik dan BBM. Eddy menyebut pemerintah harus menyediakan BBM bersubsidi dalam jumlah yang cukup.
Juga meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan. Angka pengangguran harus terus diturunkan dan cegah PHK besar-besaran. Pemerintah mesti mengalokasikan dana APBN untuk penciptaan lapangan kerja. Demi keadilan, kontrol dan batasi datangnya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia.
Selain itu, meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran. KUR (Kredit Usaha Rakyat) ditingkatkan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya. Tingkatkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Bantu pedagang-pedagang kecil dan angkutan kota.
Dan Eddy juga menyoroti untuk melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program-program Pro-Rakyat era Pemerintahan Presiden SBY, antara lain BOS; Bidikmisi; BPJS; Bantuan Lansia, Disabilitas, dan Korban Bencana; PKH; Raskin; BLT/BLSM; KUR; PNPM dan lain-lain, untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang saat ini jalan di tempat.
Selain itu, meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju enam persen atau lebih. Pertumbuhan ekonomi juga harus dirasakan oleh seluruh rakyat (bukan hanya dinikmati kaum kaya), dan tidak merusak lingkungan.
Kebijakan ekonomi harus tetap berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan alokasi anggaran yang cukup. APBN dan ruang fiskal pun harus semakin kuat.
Sedangkan menggalakkan dan meningkatkan investasi serta dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, serta penerimaan pajak yang lebih besar. Di sisi lain, iklim investasi terus diperbaiki. Di saat krisis dan tekanan ekonomi yang berat, pajak justru harus diringankan agar tidak membuat industri gulung tikar dan PHK besar-besaran.
Eddy juga menghentikan utang pemerintah dan BUMN yang kelewat besar. Menurutnya, utang harus dikontrol dan dibatasi, agar tidak membebani APBN dan anak cucu kita. Pemerintah mesti menjelaskan kepada rakyat dari mana utang itu, berapa banyak jumlahnya, untuk apa, bagaimana mengontrolnya agar tidak menyimpang, dan kemudian bagaimana membayarnya.
Eddy juga menekankan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur perdesaan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Pastikan pembangunan infrastruktur memiliki prioritas dan tahapan, sesuai kemampuan keuangan negara mencegah penggunaan utang yang sangat besar dan memberatkan agar tidak menjerat negara dalam “Jebakan Utang”.
Lalu di Klaster 2 yang menyoroti Perbaikan Kualitas SDM dan Lingkungan Hidup. Dengan meningkatkan pembangunan SDM Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau, dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, juga meningkatkan Beasiswa Prestasi dan beasiswa untuk golongan kurang mampu. Kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan dan dunia usaha ditingkatkan agar lulusan pendidikan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Bangun lebih banyak infrastruktur dan fasilitas pendidikan.
Tak lupa meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan serta kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan di seluruh tanah air.
Sementara kapasitas dan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan harus ditingkatkan. Juga mengembalikan anggaran wajib untuk sektor kesehatan minimal 5 persen dari APBN.
Eddy juga menekankan penyelamatan bumi dan lingkungan kita yang makin terancam oleh krisis iklim. Menurutnya, Pemerintah mesti meningkatkan upaya penyelamatan lingkungan, termasuk kawasan hutan, melalui undang-undang, kebijakan dan aturan yang tepat. Eddy juga berhatap Kementerian Lingkungan Hidup dihidupkan kembali sebagai kementerian yang berdiri sendiri.
Dan yang tak kalah pentingnya bisa dilihat pada Klaster 3 yang menekankan Perbaikan Penegakan Hukum dan Keadilan.
Dimulai dengan menjamin penegakan hukum (termasuk pemberantasan korupsi) dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih. Keadilan harus dirasakan oleh semua, baik keadilan sosial ekonomi, keadilan hukum, dan keadilan untuk rakyat kecil. Serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan hentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik.
Demikian pula soal Klaster 4 berupa Perbaikan Demokrasi dan Kebebasan Rakyat. Dimulai dengan mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat termasuk kemerdekaan pers. Menjamin hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa sesuai konstitusi, menghemtikan represi negara terhadap rakyat, serta meningkatkan kualitas demokrasi berdasarkan nilai-nilai kebebasan, keadaban, dan kemanfaatan.
Dan yang terakhir, Klaster 5 yaitu Perbaikan Tata Negara dan Etika Pemerintahan. Eddy pun ingin menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara, sesuai prinsip “checks and balances” dalam sistem presidensial.
Juga menghormati independensi masing-masing lembaga negara, dan mencegah penumpukan kekuatan pada satu tangan. “Kita harus mencegah terbangunnya kekuasaan absolut di Indonesia. Tata pemerintahan yang baik (good governance) harus dijaga. Pastikan para pejabat negara dan anggota kabinet tidak memiliki konflik kepentingan, misalnya menjalankan bisnis yang menggunakan dana APBN. Pastikan pula jabatan yang strategis, harus netral, independen, dan steril dari unsur-unsur partai politik,” pungkasnya. (dwi)