Kastara.ID, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019. Hal itu setelah adanya laporan penemuan minuman keras (miras) dan kondom sepanjang acara berlangsung. Dikutip dari Antara (19/12), Saefullah memastikan pihaknya akan mengecek semua laporan yang masuk.
Sebelumnya Front Pembela Islam (FPI) mengaku menemukan bukti adanya miras dan kondom pada acara musik yang dilaksanakan di JiExpo Kemayoran, 13-15 Desember 2019 itu. Sekertaris Umum FPI Munarman menyatakan, pihaknya telah melaporkan temuan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta.
Saat memberikan keterangannya, Munarman menambahkan, FPI besama para alim ulama telah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswdan. Pada pertemuan tersebut FPI menyampaikan penolakan penyelenggaraan DWP. Pasalnya menurut FPI, DWP kental dengan nuansa hedonisme. FPI meminta Pemprov DKI tidak lagi memberikan izin pelaksanaan acara semacam itu.
Selain itu, FPI juga menyerahkan bukti-bukti adanya barang-barang terlarang, seperti miras dan kondom. Namun Muharman enggan menjelaskan bagaimana pihaknya bisa menemukan barang-barang haram tersebut. Mantan aktivis Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini berdalih cara-cara tersebut adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan ke publik.
Seperti diketahui, penyelenggaraan acara DWP sedari awal menuai protes sejumlah pihak. Pasalnya acara tersebut dianggap bertentangan dengan norma dan budaya masyarakat, khususnya di Jakarta. Meski demikian Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan izin pelaksanaan acara musik tersebut.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta yang saat itu masih dijabat Alberto Ali mengatakan, DWP adalah bentuk perayaan kebinekaan yang dimiliki warga Jakarta. Terlebih Pemprov DKI Jakarta mendukung segala bentuk aktivitas kesenian warga yang bersifat positif. (hop)