Kastara.ID, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak saling melempar tanggung jawab terkait bencana banjir di wilayah Jabodetabek.
Justru menurut Puan, keduanya saling bersinergi dan menjalin komunikasi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir.
Adapun banjir se-Jabodetabek, Puan menyatakan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Puan menyebut bencana tersebut melibatkan beberapa daerah yang terdampak. Melihat hal itu, ia berpendapat harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak banjir dari hulu sampai ke hilir.
Lebih lanjut, Puan mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh saat bencana banjir terjadi. Proses itu meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian.
Ia juga meminta agar pemerintah mengerahkan seluruh stakeholder terkait seperti kementerian dan lembaga terkait. Hal itu bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan pascabanjir.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling bantah terkait penyebab banjir Jakarta. Mulanya, Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta. (ant)