Kastara.id, Jakarta – Penerapan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berkontribusi positif dengan mengurangi jumlah penduduk miskin melalui efisiensi bantuan sosial nontunai. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Idrus Marham pada peluncuran GPN di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (3/5).
“Secara teknis, dengan adanya peluncuran GPN ini sangat membantu tugas Kementerian Sosial,” kata Mensos.
Mensos menjelaskan bahwa peran GPN berkaitan dengan dua sistem lain, yaitu penyaluran bantuan sosial secara nontunai dan bank data terpadu. Melalui keterkaitan tiga sistem tersebut, Idrus menilai penyaluran bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) akan lebih efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut dinilainya akan mampu membantu pencapaian target penurunan persentase penduduk miskin dari 10,12 persen penduduk nasional menjadi 9 persen pada 2019. “Kalau ini bisa dilakukan, salah satu yang memiliki kontribusi besar adalah melalui GPN,” ujar Idrus.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno juga menilai penerapan GPN mampu mewujudkan sistem bantuan sosial yang efisien dan efektif sehingga bisa tepat sasaran tanpa potongan apa pun. GPN adalah sistem yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme guna mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
Sedangkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan bahwa GPN mengenakan tarif transaksi pembayaran (merchant discount rate/MDR) 0 persen kepada penerima bantuan sosial. “Sehingga penerima manfaat tidak dikenakan biaya untuk pencairan,” katanya.
Sebelum adanya GPN, masih terdapat fragmentasi dan inefisiensi dalam transaksi pembayaran di Indonesia. Selain itu, platform sistem pembayaran yang ada juga masih eksklusif.
Hal tersebut berimplikasi pada ekosistem yang kurang kondusif untuk pelaksanaan bantuan sosial nontunai, keuangan inklusif, dan program lainnya. (mar)