Kastara.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah melakukan penertiban pengelolaan perparkiran. Tito mengatakan penertiban dlilakukan agar perparkiran tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, termasuk organisasi masa (ormas). Jangan sampai masalah perparkiran merugikan masyarakat dan merusak iklim investai di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adalah aksi pemaksaan yang dilakukan salah satu ormas untuk mengelola parkir di salah satu kawasan perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat.
Dalam siaran pers yang disampaikan pada Rabu (6/11), Tito menjelaskan, peningkatan investasi adalah salah satu visi dan misi pembangunan Presiden Jokowi. Selain itu investasi dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
Itulah sebabnya semua hambatan investasi harus dipangkas. Mantan Kapolri ini menyebut tata kelola parkir yang buruk adalah salah satu hambatan investasi dan bisa merugikan masyarakat. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh kelompok preman yang berkedok ormas.
Tito melanjutkan, retribusi parkir adalah salah satu sumber pemasukan Pemda yang cukup besar. Nilai uang yang cukup besar itu seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jika parkir dikelola ormas, Pemda bisa kehilangan pemasukan. Mantan Kapolda Metro Jaya ini menegaskan hal itu sangat merugikan masyarakat.
Guna mengantisipasi aksi premanisme, Tito menekankan pentingnya tindakan tegas. Salah satunya melalui Tim Saber Pungli dan Tim Pemberantasan Preman. Selain melindungi masyarakat, tim saber juga bertugas menindak aparat yang menjadi beking atau melindungi aksi premanisme, termasuk dalam pengelolaan parkir. (rya)