Kastara.id, Jakarta – Masyarakat harus pro aktif dalam merekam data kependudukan, agar hak pilih mereka tidak tercederai dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
“Peran aktif masyarakat di kota dan yang di luar negeri yang penting, enggak bisa kita masuk apartemen door to door, sulit. Mengharapkan partisipasi masyarakat ya mau datang memastikan tinggal di mana, alamat di mana,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam keterangannya, Rabu (10/1).
Menurut Mendagri, masalah dalam Pilkada DKI Jakarta jangan terulang di daerah lain. “Di Jakarta, kemarin warga di luar negeri, dia pulang mendadak tapi dia lupa merekam datanya, dia pindah alamat dan di daftar Tempat Pemungutan Suara atau TPS juga enggak ada. Terus marah-marah, enggak fair itu,” ungkapnya.
Mendagri menyebutkan, Papua termasuk salah satu dari 171 daerah yang rawan masalah.
“Menggelar Pilkada di Papua, punya problem tersendiri. Misalnya kondisi geografis yang sulit. Di samping itu, pemahaman warganya, sehingga perlu sosialiasi yang intens dan massif. Di Jawa cukup optimis lancar. Jakarta saja yang begitu gaduh tapi hari H-nya lancar semua bisa,” paparnya.
Dia menambahkan, pihaknya telah menyerahkan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4), yang akan menjadi basis data Komisi Pemilihan Umum.
“Masih ada 2 juta yang ganda. Pilkada ini memang penting karena ini daerah padat penduduk padat pemilih terlibat dari Sumut, Lampung, Jabar, Jatim, Sulsel, dan Jateng,” pungkasnya.
Pilkada serentak 2018 akan dilangsungkan di 171 daerah, antara lain 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. (npm)