Oleh: Dailami Firdaus
Kehadiran Sumarno yang notabenenya menjabat sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta, juga Dahlia Umar serta Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti di rapat tertutup Partai Pengusung Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat jelas menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat.
Apapun pembelaan Sumarno mengenai ikhwal kehadirannya diacara tersebut jelas menjadi catatan negatif bagi penyelenggaraan Pilkada di DKI Jakarta. Apalagi acara tersebut adalah rapat tertutup partai pengusung salah satu paslon dan juga sudah masuk pada masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
Kehadiran beliau (Sumarno) jelas makin menajamkan opini masyarakat bahwa terjadi sebuah pemufakatan untuk memenangkan salah satu paslon. Ini adalah sebuah kejahatan dalam berdemokrasi. Secara pribadi, sebagai putra daerah yang diamanahi untuk duduk di DPD RI benar-benar sangat kecewa sekali. KPUD sebagai penyelenggara Pilkada jelas-jelas sudah meruntuhkan kepercayaan masyarakat dan merusak sistem demokrasi yang kita bangga-banggakan.
Seharusnya beliau tidak perlu menghadiri acara tersebut, bila pun itu termasuk ke dalam agenda kampanye paslon. Akhirnya opini liar akan terus bergulir dan memperlihatkan bahwa memang ada kesengajaan dan persengkokolan untuk memuluskan salah satu paslon sebagai pemenang di pentas Pilkada DKI Jakarta.
DKI Jakarta sebagai barometer, contoh bagi pelaksanaan Pilkada secara nasional. dan sebagai contoh demokrasi di dunia internasional. Jadi jangan dibuat main-main!!
Yang pasti saat ini jelas sudah di masyarakat terbangun opini yang penggiringan kekuatan secara menyeluruh untuk memenangkan salah satu paslon dan saya sangat pesimis bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berjalan dengan demokratis. (*)
*Penulis adalah Anggota DPD RI periode 2014-2019 dari Dapil DKI Jakarta.