Kastara.ID, Jakarta – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandiaga, Mustofa Nahrawardaya memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang melakukan autopsi terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Namun, Mustofa menyebut langkah tersebut sudah terlambat.
Mustofa menyebut Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek kurang peka dengan adanya kejanggalan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Terlebih usulan autopsi awalnya datang dari masyarakat.
Seharusnya sedari awal, Menkes sudah punya feeling atau perasaan bahwa ada yang tidak beres dengan pemilu kali ini. Pasalnya petugas KPPS yang menjadi korban jumlahnya terbilang cukup besar.
Namun, Mustofa menegaskan, pihaknya mendukung upaya Kemenkes dalam mencari penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS. Mustofa juga menyarankan agar Menkes berfokus pada autopsi verbal dibandingkan dengan medis yang dianggapnya sudah biasa.
Sementara itu Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) melaporkan kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komas HAM). Koordinator Advokasi Hukum IKB UI Djudju Purwantoro mengatakan, pihaknya meminta Komnas HAM melakukan investigasi dalam peristiwa ini.
Saat mengadakan audiensi di Kantor Komnas HAM, kemarin (14/5), Djudju meminta Komnas HAM mendorong pemerintah proaktif dalam kasus ini. Pasalnya meninggalnya ratusan petugas KPPS ini tergolong kejadian luar biasa.
Selain itu IKB UI meminta pemerintah menjadikan kematian ratusan petugas KPPS sebagai kejadian luar biasa secara nasional. Itulah sebabnya IKB UI menilai perlu dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, sehingga kejadian ini bisa diungkap secara terang benderang.
Sebelumnya, Menkes Nila F Moeloek memerintahkan dinas kesehatan setempat untuk melakukan autopsi terhadap petugas KPPS yang meninggal. Menkes menyebut ada dua jenis autopsi yang akan dilakukan, yakni autopsi verbal bagi petugas KPPS yang meningal di rumah dan audit medik bagi yang meninggal di rumah sakit. (rya)