Kastara.id, Surabaya – DPD RI melalui delegasinya yang tergabung dalam Pansus Tenaga Kerja Asing (TKA) melakukan kunjungan kerja dalam rangka menggali informasi terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing ilegal di wilayah Jawa Timur dan penanganannya. Untuk itu DPD RI melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta Kanwil Kemenkumham Provinsi Jatim, Kepala Disnaker Provinsi Jatim, Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, serta Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (14/9).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi menyampaikan, maraknya TKA di Jawa Timur, khususnya TKA ilegal, tentunya menjadi kekhawatiran terhadap keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Timur. Sekda mengungkapkan, data TKA prosedural di Jatim tercatat berjumlah 5.414 orang terdiri dari 3.840 orang berdasarkan lokasi kerjanya yaitu TKA (lintas provinsi) dan murni di Provinsi Jatim sebanyak 1.574 orang TKA.
Keberadaan TKA pun tak lepas dari berbagai permasalahan, bahkan berdasarkan data terdapat 437 kasus, dengan jenis pelanggaran yaitu berupa visa habis atau sedang dalam perpanjangan, tambahan beban tugas dari perusahaan sponsor, IMTA belum terbit tetapi TKA sudah bekerja, dan juga penyalahgunaan visa turis di mana WNA tersebut menetap dan bekerja sehingga menjadi TKA ilegal.
“Meski ada keterbatasan sumber daya manusia di jajaran Pemprov Jatim, tetapi pengawasan dan penanganan terhadap orang asing harus tetap dilakukan secara maksimal,” ujar Sukardi.
Senator Provinsi Sulteng Nurmawati Dewi Bantilan sempat mempertanyakan efektivitas penggunaan teknologi informasi berupa Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) milik Dirjen Keimigrasian. Pihak imigrasi pun mengakui bahwa APOA masih terkendala untuk WNA yang masuk atau bergerak di tempat yang tidak resmi seperti menginap di rumah penduduk. Untuk itu perlu dibangun kesadaran di masyarakat untuk membantu memantau pergerakan para WNA tersebut demi terciptanya situasi yang kondusif.
Senator dari Jawa Barat Eni Sumarni selaku pimpinan delegasi menambahkan bahwa pihak keimigrasian berperan sangat penting dalam pengawasan dan pemantauan orang asing yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, imigrasi merupakan pintu masuk orang asing di Indonesia, sehingga diharapkan pihak imigrasi meningkatkan baik sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk pemantauan keberadaan orang asing yang masuk dan tinggal di Indonesia. (npm)