Kastara.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pernah menemui sejumlah proyek yang angkanya disulap (mark up) lebih dari sepuluh kali lipat atau lebih dari 1.000 persen.
Ia bercerita, Prabowo membatalkan sejumlah proyek senilai lebih dari US$ 50 juta karena mengetahui nilai sesungguhnya tidak lebih dari USD 5 juta. Tanpa menyebut proyek-proyeknya, Hashim mengatakan anggaran tersebut kemudian dikembalikan Kemenhan ke Kementerian Keuangan.
“Terkutuk kami, terkutuk keluarga kami jika kami korupsi. Saya dan kakak saya akan malu ke mendiang ayah dan eyang,” kata Hashim di Jakarta (17/7).
Pengakuan itu diutarakan Hashim merespons anggapan miring terhadap dirinya dan Gerindra terkait persoalan izin ekspor dan budidaya lobster Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam persoalan ini, KKP yang dipimpin politikus Gerindra, Edhy Prabowo, mengeluarkan 31 izin ekspor benih lobster kepada perusahaan yang beberapa di antaranya terafiliasi atau dimiliki oleh politikus dan kader Gerindra.
Salah satu perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster itu adalah PT Bima Sakti Bahari milik Hashim. Perusahaan itu dipimpin oleh anaknya, Rahayu Saraswati, yang juga tercatat kader Gerindra.
Menurut Hashim, hanya dua atau tiga perusahaan terafiliasi dengan Partai Gerindra yang mendapat izin ekspor benih dan budidaya lobster.
Selain itu, dia mengklaim menolak tawaran-tawaran tersebut dengan alasan tidak mau memanfaatkan posisi sang kakak dan mark up proyek.
“Saya suka uang, saya suka fulus, tapi tidak dengan cara demikian. Kami tidak mau serakah,” kata Hashim. (ant)