Kastara.id, Jakarta – Senator DKI Jakarta Fahira Idris geram melihat perlakuan Panitia Piala Presiden 2018 yang tidak mengizinkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Presiden Jokowi ke podium untuk menyerahkan piala kepada tim pemenang Persija Jakarta saat perhelatan final Piala Presiden 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (17/2). Menurut Fahira, perlakuan yang diterima Anies bukan hanya menyalahi etika dan aturan protokoler, tetapi juga mengecewakan sebagian besar warga Jakarta.
“Pak Anies itu sudah gubernur, bukan lagi calon gubernur dan dia punya banyak pendukung, jangan diperlakukan seperti itu. Tidak etis itu. Mungkin beliau santai diperlakukan seperti itu, tetapi kami sebagai pendukungnya tidak terima eksistensi gubernur kami dinafikan begitu saja. Saya protes keras,” tegas Fahira Idris di sela-sela menjalankan ibadah umroh, di Mekkah (19/2).
Fahira mengungkapkan, berbagai alasan yang dikemukakan panitia maupun pihak istana tidak lebih dari bentuk kepanikan melihat besarnya gelombang protes publik terutama di media sosial terhadap perlakuan tidak simpatik ini.
Alasan Final Piala Presiden 2018 bukan acara kenegaraan sehingga panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah atau alasan ada batasan jumlah pejabat yang mendampingi Presiden saat menyerahkan piala, dinilai mencari-cari pembenaran atas insiden ini. Karena gelaran tahun lalu kepala daerah yang timnya berlaga di final termasuk kepala daerah lokasi tempat final berlangsung (Jakarta) juga turut mendampingi Presiden.
Anies, lanjut Fahira, selain kepala daerah di mana tim kotanya menjadi juara, juga kepala daerah di lokasi final berlangsung. Sehingga tidak ada alasan Gubernur DKI Jakarta dicegah mendampingi Presiden saat penyerahan trofi kepada para pemain Persija Jakarta.
“Di atas semua alasan protokoler atau alasan teknis lainnya ada etika yang harusnya sudah dipahami panitia dan ini mereka terabas begitu saja,” ujar Fahira.
Menurut Fahira, alasan-alasan yang diberikan panitia atas pencegatan ini malah melebarkan isu dan persepsi publik dalam menanggapi insiden ke persoalan-persoalan lain terutama politik. Kondisi ini tidak bisa disalahkan karena memang sejak awal peristiwa ini menjadi perbincangan panas, panitia tidak kunjung meminta maaf.
“Sekarang mereka minta peristiwa ini tidak dibesar-besarkan, tetapi saya belum dengar ada permintaan maaf atas kejadian ini. Akui saja ada kekhilafan dan segera minta maaf kalau ingin persoalan ini reda,” tukas Ketua Komite III DPD RI ini. (dwi)