Kastara.id, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki fasilitas Samsat Polda Metro Jaya dan membenahi jalanan yang rusak akibat hujan yang terus menerus mengguyur ibukota.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyayangkan kepedulian untuk menata kantor Samsat Polda Metro Jaya dan memperbaiki jalanan yang rusak masih sangat rendah. Akibatnya, jalanan di ibukota cenderung tambal sulam hingga bergelombang dan rawan kecelakaan.
“Padahal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi hampir 50 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta,” kata Neta S Pane dalam keterangannya, di Jakarta (21/3).
IPW mencatat, dari Rp 34,4 triliun PAD Jakarta di 2017, Samsat Polda memberi kontribusi Rp 12,9 triliun. Dengan perincian pemasukan dari PKB sebesar Rp 7,9 triliun dan bea balik nama kendaraan bermotor Rp 5 triliun.
Ia pun membandingkan hal ini dengan PAD dari pajak hiburan, khususnya hiburan malam, yang paling rendah, sementara di tempat hiburan malam sering ditemukan narkoba, bahkan tak jarang dijadikan sebagai arena bursa narkoba. “Tapi dengan alasan pemasukan bagi PAD, tempat hiburan tersebut sangat sulit untuk ditutup,” ujar Neta.
Dari data yang diperoleh IPW, tambah Neta, pajak hiburan merupakan sumber pendapatan terendah di Jakarta. Perolehannya setiap tahun tidak pernah sesuai target. Dari 1.218 tempat hiburan di Jakarta, Pemprov hanya memperoleh pajak sebesar Rp 2,5 triliun. Pemasukan pajak yang paling rendah lainnya adalah hotel. Perolehannya rendah dan sulit ditagih.
Begitu juga dengan parkir, perolehan pajak dan pendapatan dari parkir di Jakarta sangat tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 3,3 juta unit. Yakni 2.152.638 untuk roda dua dan 1.175.184 untuk roda empat. Tiap tahun rata rata hanya Rp 3 triliun.
Lebih lanjut disebutkan, dari data yang diperoleh IPW, orang-orang kaya di Jakarta tergolong malas membayar pajak, terutama untuk mobil-mobil mewah. Untuk itu Pemprov Jakarta hendaknya juga bisa bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk memburu orang orang kaya yang malas membayar pajak.
“Mobil mewah mereka yang tidak bayar pajak harus ditilang. Begitu juga dengan pajak dan penghasilan dari parkir perlu diburu secara intensif,” ujarnya.
Penertiban kata Neta, perlu dilakukan di Jakarta agar perolehan PAD bisa maksimal, sehingga perbaikan jalanan yang rusak dan pembenahan fasilitas Samsat Polda Metro Jaya bisa dilakukan, agar masyarakat nyaman saat membayar pajak kendaraan bermotor. (rud)