Kastara.ID, Depok – Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian (Bappeda) Kota Depok kembali menggelar Kolaborasi Bareng Komunitas (Kongko) Pembangunan. Kali ini Kongko Pembangunan membahas tentang permasalahan sosial penanggulangan kemiskinan bersama tujuh aktor atau heptahelix pembangunan. Yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, media, NGO, dan pengamat.
Kepala Bappeda Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, Kongko Pembangunan akan digelar sebanyak empat kali, hari ini merupakan yang gelaran kedua. Kongko Pembangunan juga dikemas cukup rileks agar banyak usulan yang masuk untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahun 2023.
“Dalam proses perencanaan pembangunan Kota Depok sudah dipayungi dengan Peraturan Wali Kota Depok (Perwal) Nomor 101 Tahun 2021. Yakni tentang Sinergitas Partisipatif Pembangunan. Bapak Wali Kota Depok Mohamamd Idris sangat mendukung proses pembangunan seperti ini, Kongko Pembangunan juga bagian dari Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan 2023 yang sebelumnya telah digelar,” tutur Dadang usai kegiatan di salah satu restoran di Kelurahan Kemiri Muka, sebagaimana dilansir laman resmi Pemkot Depok (22/12).
Dadang menjelaskan, hasil dari Kongko Pembangunan nantinya akan memfokuskan program Pengentasan Kemiskinan di tahun 2023. Dengan mengidentifikasi potensi alternatif dari kebijakan yang ada.
“Hasil diskusi ini akan kami formulasikan untuk menguatkan tematik pembangunan di tahun 2023 dengan tema peningkatan infrastruktur dasar perkotaaan dan pemilihan ekonomi, salah satunya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan isu hari ini,” jelasnya.
Dadang menambahkan, untuk isu penanggulangan kemiskinan yang dibahas juga telah menghasilkan beberapa ide. Misalnya dengan melakukan integrasi data bagi warga prasejahtera.
“Kita memang sudah punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok sebagai acuan pembangunan. Tapi setiap tahun tentu ada isu yang berkembang yang belum masuk ke dalamnya. Maka dengan rangkaian Kongko Pembangunan ini akan menjadi penguatan,” terang Dadang.
Untuk diketahui, ada empat isu pembahasan dalam Kongko Pembangunan. Yakni terkait ekonomi, sosial penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dan pelayanan reformasi birokrasi. (dha)