Kastara.ID, Jakarta – Komisi IV DPR RI menerima penjelasan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2019. Penjelasan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA) berupa PNBP senilai Rp 792,4 miliar atau 96,26% dari estimasi pendapatan sebesar Rp 823,3 miliar dan realisasi belanja negara bersih senilai Rp 5,05 triliun atau 91,73% dari alokasi anggaran sebesar Rp 5,51 triliun.
Kemudian laporan operasional, neraca serta laporan perubahan ekuitas sebesar Rp 26,02 triliun. Bahkan, legislatif juga mengapresiasi hasil audit opini wajar tanpa pengecualian (WTP) KKP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“KKP akan terus memperbaiki kualitas Laporan Keuangan dengan melakukan penyempurnaan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dan penguatan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).
Dalam rapat ini disepakati pula pagu anggaran KKP tahun 2021 sebesar Rp 6,65 triliun berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA) Kementerian Keuangan Nomor: S-692/MK.02/2020. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk sejumlah program prioritas, khususnya di perikanan budidaya. Selain itu, parlemen menyetujui adanya usulan tambahan pagu anggaran KKP sebesar Rp 3,28 triliun di tahun 2021.
Menteri Edhy memaparkan, dana tambahan tersebut diperuntukkan bagi program sentra industri kelautan dan perikanan terpadu Natuna Utara mendukung pengelolaan perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan di WPPNRI 711, kemudian sentra industri kelautan dan perikanan terpadu Maluku guna mendukung program lumbung ikan nasional dan pengelolaan perikanan berbasis WPP di WPPNRI 715. Selanjutnya pembangunan sentra kuliner, pembangunan pusat broodstock induk dan pembenihan budidaya air tawar dan rehabilitasi ekosistem melalui penanaman mangrove dan terumbu karang serta sejumlah program lainnya.
“Kemudian perluasan Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), pembangunan Sistem Rantai Dingin (SRD) dalam rangka mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN),” urainya.
Tak hanya membahas tentang anggaran, pada rapat kerja kali ini, Menteri Edhy menegaskan komitmennya untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produk perikanan di tahun 2021. Terlebih kinerja sektor perikanan di semester 1 tahun 2020 menunjukkan grafik yang menggembirakan, seperti kenaikan nilai ekspor 6,9% atau sejumlah USD 2,4 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2019. Sedangkan nilai impor semester I Tahun 2020 sebesar USD 0,2 miliar atau turun 5,9% dibanding periode yang sama di tahun 2019.
“Neraca semester I tahun 2020 surplus USD 2,2 miliar atau naik 8,3% dibanding semester I tahun 2019,” terang Menteri Edhy.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono meminta KKP untuk untuk meneruskan program dan kegiatan padat karya. Ia menyontohkan program tersebut di antaranya Minapadi, Bioflok, pakan ikan mandiri, Gemarikan, chest freezer, kapal nelayan, alat tangkap ikan, bakti nelayan, bakti mutu karantina, ekonomi kreatif, dan desa wisata bahari.
“Lalu program gerakan cinta laut, kelompok penggerak konservasi, kelompok masyarakat pengawas dan lainnya,” ujar Budi saat membacakan poin kesimpulan rapat.
Selain itu, Komisi IV meminta KKP untuk melakukan pengerukan sedimentasi di sejumlah pelabuhan perikanan sesuai dengan kemampuan anggaran. DPR pun mendorong KKP untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makan ikan.
“Lakukan publikasi secara intens bahwa sumber daya perikanan Indonesia tidak kalah dengan luar negeri,” terangnya. (wepe)