Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah membantah telah melakukan intervensi dalam penyusunan daftar pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi membantah tudingan adanya campur tangan Ma’ruf Amin dalam penyusunan tersebut.
Hal ini menanggapi isu campur tangan pemerintah yang menyebabkan tidak adanya nama-nama tokoh yang selama ini bersikap kritis terhadap pemerintah. Masduki menegaskan penyusunan pengurus MUI sepenuhnya dilakukan oleh Tim Formatur yang beranggotakan 17 orang.
Saat memberikan keterangan (28/11), Masduki menjelaskan, 17 orang tersebut terdiri dari 7 perwakilan MUI di daerah seluruh Indonesia, 5 perwakilan Ormas, 1 orang perwakilan pesantren, 1 orang perwakilan perguruan tinggi dan sisanya adalah perwakilan petahana. Ma’ruf Amin ikut berada dalam Tim Formatur sebagai perwakilan pengurus sebelumnya atau petahana.
Masduki yakin sikap kritis MUI tidak akan berubah. Pasalnya masih ada figur kritis dalam kepengurusan MUI saat ini. Ia mencontohkan Anwar Abbas yang menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum). Bahkan Masduki menyebut pengurus PP Muhammadiyah itu sebagai orang yang paling kritis terhadap pemerintah. Namun Masduki mengakui Anwar juga selalu bersikap fair.
Seperti diketahui, MUI periode 2020-2025 dipimpin oleh KH Miftachul Akhyar. Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu didampingi Anwar Abbas, Marsudi Syuhud, dan Basri Barmanda sebagai Waketum. Sedangkan Wapres Ma’ruf Amin menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
Hal yang menjadi sorotan berbagai pihak adalah terlemparnya tokot-tokoh yang selama ini kritis terhadap pemerintah dari susunan pengurus MUI. Di antaranya adalah Bachtiar Nasir dan Yusuf Martak yang selama ini aktif juga di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Selain itu Tengku Zulkarnain yang dekat dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) juga tidak lagi masuk dalam kepengurusan. Begitu juga dengan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsudin yang juga tidak lagi menjadi pengurus MUI.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai terdepaknya tokoh-tokoh itu tak lepas dari dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI. Saat memberikan keterangan (27/11), Ujang menyebut pemerintah ingin agar MUI tetap dalam kendali Ma’ruf Amin. Sehingga kekritisan MUI dikhawatirkan bakal berangsung hilang. (ant)