Kastara.ID, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, pihaknya bakal membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial. Selain itu akan dibentuk pula tim pengawasan dini hingga tingkat kecamatan. Bahtiar menyatakan tim terpadi tersebut dimaksudkan unutk mencegah merebaknya radikalisme di masyarakat.
Hal itu diucapkan Bahtiar saat mengikuti Rapat Koordinasi “Sinergitas dan Monitoring-Evaluasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan Nasional”di Kantor Wali Kota Tangerang, kemarin (29/10).
Pada kesempatan itu Bahtiar juga menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang hadir dalam rapat tersebut, bisa menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam di kehidupan sehari-hari.
Bahtiar berharap semua aparat negara, baik ASN, anggota TNI/Polri dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu waspada dan tidak boleh terpapar radikalisme. Sebagai aparat negara, menurut Bahtiar, mereka harus selalu memegang teguh ideologi Pancasila tanpa kompromi.
Bahtiar menambahkan, radikalisme adalah ancaman nyata bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Radikalisme juga berpotensi menimbulkan gerakan yang berdampak negatif bagi kehidupan dan ketentraman masyarakat. Itulah sebabnya paham menyimpang ini harus selalu diwaspadai.
Dalam rakor tersebut hadir pula beberapa pihak sebagai narasumber. Antara lain Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri Akbar Ali, Kepala Sub-Bidang Pengawasan, Direktorat Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme M Chairil Anwar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tangerang Selatan Rahmat Salam, dan Kepala Sub-Direktorat Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Anug Kurniawan. (rya)